Banten – Pewarnas.com |Aktivitas penyedia layanan internet di Banten yang beroperasi pada malam hari mendapat sorotan dari para aktivis setempat. Sejumlah perusahaan penyedia jasa internet diduga kuat belum mengantongi izin resmi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
Praktik pemasangan tiang provider dan penarikan kabel yang dilakukan pada malam hari menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan-perusahaan ini berupaya menghindari perhatian media serta masyarakat. Aktivis Banten menduga, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Keluhan Warga dan Dugaan Aktivitas Ilegal
Warga di berbagai wilayah Kota dan Kabupaten Serang, Banten, mengeluhkan keberadaan penyedia jasa Akses internet yang melakukan pemasangan infrastruktur tanpa izin. Beberapa warga bahkan mendapati lahan mereka digunakan tanpa persetujuan, menimbulkan keresahan, praktik ilegal berpotensi merugikan pendapatan daerah dan negara.
Menanggapi hal ini, para aktivis berencana melakukan pendataan terhadap seluruh penyedia jasa internet yang diduga beroperasi secara ilegal di wilayah Banten. Mereka menyoroti salah satu vendor, PT INANDA, yang terindikasi melanggar regulasi terkait izin penyelenggaraan internet.
Regulasi dan Sanksi Hukum
Jika mengacu pada Undang-Undang Telekomunikasi, khususnya Pasal 47, pihak yang melanggar ketentuan izin dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp600 juta. Jika terbukti beroperasi secara ilegal, sanksi pidana bahkan dapat mencapai 10 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Langkah Aktivis dan Rencana Tindak Lanjut
Para aktivis Banten menyatakan akan mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran dalam operasional penyedia layanan akses internet ini. Mereka berencana akan menggelar aksi unjuk rasa ke instansi terkait, seperti PUPR Banten, DPMPTSP, BPJN Banten, serta melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Banten.
“Kami tidak akan segan melaporkan ke pihak berwenang untuk memberikan efek jera kepada perusahaan serta pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan hukum,” tegas salah satu aktivis.
Mereka berharap pemerintah dan aparat hukum segera bertindak untuk menertibkan penyedia layanan internet yang beroperasi secara ilegal demi menjaga ketertiban serta kepentingan masyarakat. (Tim/Red)