Bamsoet Dorong Empat Pilar MPR RI Masuk Materi Pembekalan Advokat

JAKARTA ( PEWARNAS ) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerjasama dengan MPR RI agar dalam salah satu pembekalan advokatnya bisa memasukan materi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Selain memantapkan sinergi advokat dengan MPR RI, melalui kerjasama tersebut diharapkan bisa melahirkan advokat yang tak semata menjadi pendamping klien dalam sistem peradilan. Melainkan juga ikut serta dalam pembangunan hukum dan penjaga hak-hak konstitusional rakyat.

“Advokat tak boleh menjadi bagian dari deal maker yang menjurus trouble maker for justice, melainkan harus menjadi peace maker. Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi landasan filosofis pengabdian advokat sebagai penjaga keadilan,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP KAI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/20).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, dalam melakukan pendampingan hukum, advokat tak boleh memakai kacamata kuda yang mementingkan kemenangan. Melainkan harus proporsional menggunakan kacamata hukum. Karena yang penting bukanlah kemenangan di pengadilan, melainkan menjaga hak konstitusi warga tak terciderai.

“Baik pelaku maupun korban pelanggaran hukum, keduanya sama-sama punya hak yang dijamin hukum. Tugas advokat adalah memastikan klien tak terciderai haknya. Karena sejatinya advokat untuk keadilan, bukan advokat untuk pembenaran,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengingatkan agar selain menjadi advokat profesional, di sela waktu para advokat KAI juga harus menyediakan diri menjadi advokat pro-bono membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh haknya, sesuai asas hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Menjadi advokat pro-bono merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat 1 menyebutkan, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008. Jangan sampai advokat yang mengerti dan mempelajari hukum justru melanggar atau pura-pura tak tahu terhadap peraturan pro bono tersebut,” pungkas Bamsoet. (*)

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BNNK Tangerang Bentuk Penggiat Anti Narkotika di Lingkungan Pendidikan

Fri Mar 13 , 2020
Kota Tangerang (PEWARNAS)- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang terus menggencarkan sosialisasi seputar tips-tips menangkal bahaya narkoba pada seluruh kalangan termasuk kalangan kepala sekolah, guru, mahasiswa dan pelajar di sekolah – sekolahan yang berada di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala BNNK Tangerang, AKBP Ade Andrian NS seusai mengisi materi kegiatan bertajuk ‘Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba melalui workshop di lingkungan pendidikan’ yang diikuti kalangan kepala sekolah dan guru BK di hotel Tulip, Kota Tangerang, Kamis (27/2/20). Lebih jauh, mantan Kabid Berantas BNNP Banten yang akrab di sapa AA ini menjelaskan, kegiatan sosialisasi pihaknya ini bertujuan untuk memberikan pelatihan serta membentuk tenaga penggiat anti narkotika di lingkungan pendidikan. Selain itu, pria kelahiran Jawa Barat ini mengungkapkan, sebagai […]